MONTREAL CONVENTION THE MARKING OF PLASTIC EXPLOSSIVES FOR THE PURPOSE OF DETECTION (AVSEC)

0

Berkaitan dengan:
Pemberian tanda / sifat pada peledakan plastik untuk memudahkan pendeteksian
UU no 1 tahun 2009
1. Setiap personil Bandar udara wajib memiliki lisence atau sertifikat konfetensi

2. Personil Bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan atau pemeliharaan pasilitas Bandar udara wajib memiliki lisence yang sah dan masih berlaku

3. Lisence sebagaimana dimaksud diberikan oleh mentri setelah memenuhi persyaratan
a. Administrative
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Memiliki sertifikat konfetensi dibidangnya dan
d. Lulus ujian

4. Sertifikat konfetensi sebagai mana dimaksud diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh mentri atau (pasal 22)

5. Mentri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional (pasal 323) (1)

6. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (ayat 1) mentri berwenang untuk
a. Membentuk komite nasional keamanan penerbangan
b. Menetapkan program keamanan penerbangan nasional
c. Mengawasi pengawasan program keamanan penerbangan nasional (pasal 323) (2)

7. Bandara atau unit penyelenggara bandara wajib membuat, melaksanakan,mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan bandara disetiap bandara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional atau PS 327(I)

8. Program keamanan bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh mentri PS (327) (2)

9. Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian program keamanan bandara, otoritas bandara atau unit penyelenggara bandara membentuk komite keamanan bandara (PS) (328) (1)

10. Setiap badan usaha angkutan bandara wajib membuat, melaksanakan, mengepaluasi dan mengembangkan program keamanan penerbangan nasional (PS) (329) (1)

11. Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara dibandara dan selama terbang (Ps 340)(1)

12. Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan kewilayah republic Indonesia hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral (PS 341)

13. Dalam hal melawan hokum sebagaimana dimaksuddalam pasal 344 huruf a dan huruf b, materi berkoordinasi serta menyerahkan tugas dan komando penanggulangannya kepada intitusi yang tugas dan bidang tanggung jawabnya dibidang keamanan (PS 346)

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL 334
1. Orang perseorangan, kargo dan pos yang akan memasuki daerah atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara dan dilakukan pemeriksaan keamanan.
2. Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berkopeten dibidang keamanan penerbangan.

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL 335
1. Terhadap penumpang, personil pesawat udara bagasi kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL 336
1. Kantong diplomatic tidak boleh diperiksakan, kecuali atas permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan negeri dan pertahanan.

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL 335
1. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib meleporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha angkutan udara yang akan mengangkut penumpang tersebut.
2. Badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya dibandara tujuan.

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL 334
1. Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (Acts of unlawful interference ) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa :
a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang atay yang sedang didarat.
b. Menyandara orang didalam pesawat udara, atau dibandara,
c. Masuk kedalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah.
d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbaya, atau BOM kedalam pesawat udara atau bandara tanpa ijin,
e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

UU NOMOR 1 TAHUN 2009 PASAL ketentuan pidana
1. Setiap orang berada didaerah tertentu dibandara tanpa memperoleh ijin dari OTORITAS bandara dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta ruoiah)(PS 421 (1))

UU NOMOR 1 TAHUN 2009
1. Personil bandara yang mengoperasikan dan / memelihara fasilitas bandara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kopetensi dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyakRp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) (PS 423)
2. Setiap orang memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki ijin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara, dipidana dengan denda penjara palinga lama 1 tahun, denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah )(PS 432).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here